Puluhan siswa yang menyambangi Disdikpora Banda Aceh sekitar pukul 10.00 WIB itu, berasal dari semua perwakilan siswa, mulai kelas 1 hingga kelas 3. Bahkan, mereka sengaja tidak mengikuti proses belajar mengajar, karena ingin menyampaikan uneg-unegnya itu ke Kadisdikpora Banda Aceh.
Aspirasi itu, di antaranya mengenai uang pembangunan yang dianggap memberatkan siswa. Karena dari tahun ke tahun terus meningkat dari Rp 150 ribu hingga menjadi Rp 350 ribu. Mereka juga memertanyakan status Wakil Kepala SMKN 5 yang merupakan tenaga honorer, dan pemutasian sejumlah guru. Kehadiran puluhan siswa itu selanjutnya disambut Kadisdikpora Kota Banda Aceh, Syaridin SPd MPd yang memersilakan 12 orang perwakilan siswa mengemukakan aspirasi mereka.
Pertemuan yang melibatkan pihak Disdikpora dan dewan guru SMKN 5 itu dilakukan tertutup selama dua jam, dan setelah itu, para siswa pun membubarkan diri tanpa ada kejelasan.
Syaridin mengatakan, persoalan yang terjadi antara siswa dengan Kepsek SMKN 5 Banda Aceh, menurutnya hanya miskomunikasi. “Setelah perwakilan siswa dari semua jenjang itu kami hadirkan terungkap bahwa persoalan yang mereka tuntut hanyalah hal sepele, seperti kewajiban membeli laptop serta masalah pemutasian guru, dan sejumlah masalah lainnya,” kata Syaridin.
Mengenai status guru honor yang menjadi Wakil Kepsek SMKN 5, menurut Syaridin, selama ini tidak ada ketentuan yang mengatur dan melarang guru PNS atau guru honor yang menjadi kepala sekolah. Sehingga hal itu bukan persoalan.
Sementara Kepsek SMKN 5 Banda Aceh, Dra Dahlia MPd menyebutkan, aksi siswanya kemarin itu ada yang menunggangi. “Saya menduga kuat ada yang menunggangi. Karena, apa yang dituding para siswa itu tidak beralasan,” ujarnya. (Serambi Indonesia)
