Merasa Dizalimi, Siswa SMK 5 Telkom Mengadu ke Koalisi NGO HAM

EdyPk Blog - Puluhan siswa SMK 5 Telkom Banda Aceh datang ke kantor Koalisi NGO HAM, untuk mengadukan berbagai hal yang selama ini terjadi di sekolah mereka, Kamis (11/10). Para siswa merasa ditekan dan dizalimi oleh kepala sekolah itu dengan berbagai masalah seperti pemukulan, kewajiban beli laptop dan lainnya.

Dihadapan Koordinator Koalisi NGO HAM Zulfikar Muhammad, para siswa mengadukan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh Dra. Dahliana, MPd selaku kepala SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh. Seperti siswa tahun ajaran 2010 diwajibkan untuk membeli laptop seharga Rp 3.500.000 plus modem merek venus.

Siswa juga mengadukan masalah pengutipan uang qurban sebesar Rp 50.000. sifatnya wajib. Sumbangan wajib beli alat musik sebesar Rp 30.00 per siswa. Tahun sebelumnya juga ada kewajiban setiap orang tua siswa membeli hp Flexi via sekolah seharga Rp 200.000 per buah. Dengan alasan untuk memudahkan komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Namun dalam pelaksanaannya, program tersebut tidak berjalan sama sekali.

“Tidak semua dari kami mampu membayar dana-dana itu pak. Sebab ada juga yang miskin. Kami sudah tidak tahan lagi dengan kondisi seperti ini,” ujar salah seorang siswa.

Dalam diskusi itu juga beberapa siswa mengaku pernah dikerasi secara fisik oleh pihak sekolah. Seperti disepak, di tinju, di pukul dengan ranting, digunduli. Hal aneh lainnya, menurut para siswa adalah, wakil kepala sekolah adalah guru honorer. Bendahara komite juga guru honor.

Masalah lainnya yang diadukan oleh siswa adalah penggunaan lab komputer yang sebelum aksi tidak bisa diakses oleh siswa. Koneksi internet yang tidak aktif dan baru diaktifkan baru-baru ini setelah datang pengawas sekolah.

Paska para siswa melakukan demo ke Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga, siswa yang ikut demo juga diancam akan dikeluarkan dari sekolah. Juga diancam akan ada pengurangan nilai bagi siapapun yang melakukan aksi unjuk rasa.

Dalam diskusi yang berlangsung lebih dua jam itu, para siswa meminta agar kepala sekolah yang ada sekarang segera diganti. Manajemen sekolah diperbaiki.

Direktur Koalisi NGO HAM, Zulfikar Muhammad, mengatakan pihaknya akan mempelajari apa yang diadukan oleh siswa SMK 5 Telkom. Untuk itu dia minta kepada para siswa itu untuk bersabar dan kembali bersekolah seperti biasa.

“Kami akan pelajari aduan ini. Adik-adik bersabar dan sekolah saja seperti biasa. Kita akan bantu menyelesaikan masalah ini,” kata Zulfikar. (Theglobejournal)

Siswa SMKN 5 Telkom Banda Aceh Desak Disdik Copot Kepsek

EdyPk Blog - Puluhan siswa SMKN 5 Telkom Lampineung, Banda Aceh, berunjuk rasa ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Banda Aceh, Selasa (9/10) pagi. Mereka mendesak Kadisdikpora mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN 5, Dra Dahlia MPd, dan mencopotnya dari jabatan. Karena dituding menjalankan aturan sekolah secara semena-mena.

Puluhan siswa yang menyambangi Disdikpora Banda Aceh sekitar pukul 10.00 WIB itu, berasal dari semua perwakilan siswa, mulai kelas 1 hingga kelas 3. Bahkan, mereka sengaja tidak mengikuti proses belajar mengajar, karena ingin menyampaikan uneg-unegnya itu ke Kadisdikpora Banda Aceh.

Aspirasi itu, di antaranya mengenai uang pembangunan yang dianggap memberatkan siswa. Karena dari tahun ke tahun terus meningkat dari Rp 150 ribu hingga menjadi Rp 350 ribu. Mereka juga memertanyakan status Wakil Kepala SMKN 5 yang merupakan tenaga honorer, dan pemutasian sejumlah guru. Kehadiran puluhan siswa itu selanjutnya disambut Kadisdikpora Kota Banda Aceh, Syaridin SPd MPd yang memersilakan 12 orang perwakilan siswa mengemukakan aspirasi mereka.

Pertemuan yang melibatkan pihak Disdikpora dan dewan guru SMKN 5 itu dilakukan tertutup selama dua jam, dan setelah itu, para siswa pun membubarkan diri tanpa ada kejelasan.

Syaridin mengatakan, persoalan yang terjadi antara siswa dengan Kepsek SMKN 5 Banda Aceh, menurutnya hanya miskomunikasi. “Setelah perwakilan siswa dari semua jenjang itu kami hadirkan terungkap bahwa persoalan yang mereka tuntut hanyalah hal sepele, seperti kewajiban membeli laptop serta masalah pemutasian guru, dan sejumlah masalah lainnya,” kata Syaridin.

Mengenai status guru honor yang menjadi Wakil Kepsek SMKN 5, menurut Syaridin, selama ini tidak ada ketentuan yang mengatur dan melarang guru PNS atau guru honor yang menjadi kepala sekolah. Sehingga hal itu bukan persoalan.

Sementara Kepsek SMKN 5 Banda Aceh, Dra Dahlia MPd menyebutkan, aksi siswanya kemarin itu ada yang menunggangi. “Saya menduga kuat ada yang menunggangi. Karena, apa yang dituding para siswa itu tidak beralasan,” ujarnya. (Serambi Indonesia)